Network

Blog

  • Live Kapolda Metro Gandeng 1.000 Nelayan ‘Jaga Laut Jakarta’ Hingga Pecahkan Rekor MURI

    Live Kapolda Metro Gandeng 1.000 Nelayan ‘Jaga Laut Jakarta’ Hingga Pecahkan Rekor MURI

    Jakarta – Polda Metro Jaya menggandeng para nelayan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah perairan Jakarta. Melalui program ‘Jaga Laut Jakarta’, 1.000 nelayan berkomitmen untuk mewujudkan keamanan di lautan.

    Program ini diluncurkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri yang ditandai dengan Apel Besar Nelayan Kamtibmas. Kegiatan ini berlangsung di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang dihadiri Wakapolda Metro Brigjen Dekananto Eko Purwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra, serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Dalam sambutannya, Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan peran penting nelayan sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas kemanan, terutama di wilayah perairan.

    Kapolda metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memimpin Apel Besar 1.000 Nelayan Kamtibmas di Kepulauan Seribu, Kamis (18/12/2025). Foto: dok. Istimewa
    “Nelayan adalah garda terdepan di laut. Kami mengajak seluruh nelayan kamtibmas untuk bersama-sama menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban di wilayah perairan Kepulauan Seribu,” ujar Irjen Asep, dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

    Pada kesempatan itu, Kapolda juga menyerahkan bantuan kepada nelayan berupa 1.000 paket sembako dan 1.000 life jacket sebagai sarana kontak dan bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan nelayan saat melaut.

    “Keselamatan adalah hal utama. Life jacket ini kami harapkan dapat digunakan dengan baik, karena keselamatan nelayan adalah keselamatan keluarga dan masa depan mereka,” ujarnya.


    Polda Metro Jaya menggelar Apel Besar Nelayan Kamtibmas di Kepulauan Seribu, Kamis (18/12/2025). Foto: dok. Polda Metro
    Apel Besar Nelayan Kamtibmas Kepulauan Seribu ini turut mencatatkan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan Nomor 12569/R.MURI/XII/2025 untuk kategori Apel Nelayan Kamtibmas dengan jumlah peserta dan perahu terbanyak. Piagam MURI diserahkan kepada Polres Kepulauan Seribu dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

    Setelah pelaksanaan apel, Kapolda melakukan pemasangan stiker barcode program ‘Jaga Laut Jakarta’ pada kapal nelayan di Dermaga Plaza Kabupaten. Program tersebut menjadi sarana pelaporan cepat dan komunikasi antara nelayan dan kepolisian guna menjaga keamanan laut di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

  • BNN Hadirkan Pemulihan Terpadu Kampung Muara Bahari Jadi Kampung Harapan Bersinar

    BNN Hadirkan Pemulihan Terpadu Kampung Muara Bahari Jadi Kampung Harapan Bersinar

    Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto saat mencanangkan Program Kampung Harapan Bersinar di Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara, sebagai upaya pemulihan dan pemberantasan narkoba. (Posnews/Ist)

    Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto saat mencanangkan Program Kampung Harapan Bersinar di Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara, sebagai upaya pemulihan dan pemberantasan narkoba. (Posnews/Ist)

     Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi mencanangkan Program Pemulihan Kampung Harapan Bersinar di Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara.

    Langkah ini menegaskan komitmen BNN memerangi narkotika secara menyeluruh, bukan hanya lewat penegakan hukum, tetapi juga melalui pemulihan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

    Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto menegaskan, persoalan narkotika tidak bisa dipandang semata sebagai kejahatan hukum.

    Sebaliknya, narkoba berkelindan dengan berbagai persoalan mendasar, mulai dari ketahanan keluarga, kesenjangan sosial, kondisi lingkungan, hingga terbatasnya akses pendidikan.

    Karena itu, Suyudi menyatakan BNN secara khusus mencanangkan program pemulihan Kampung Harapan Bersinar di Muara Bahari. Program ini menjadi simbol hadirnya negara secara nyata di wilayah yang selama ini dikenal rawan narkotika.

    Lebih lanjut, Suyudi menekankan BNN kini tampil dengan pendekatan baru. Melalui program ini, BNN berupaya mengubah kawasan yang sebelumnya rentan menjadi lingkungan yang berdaya, tangguh, dan bersinar, yakni bersih dari narkoba.

    Pendekatan Komprehensif dan Berkelanjutan

    Menurutnya, program pemulihan ini bukan kegiatan biasa atau sekadar formalitas. BNN menjalankan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan melalui empat pilar utama yang saling terintegrasi.

    Empat pilar tersebut meliputi pemulihan individu melalui rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, pemulihan sosial dengan memperkuat peran keluarga serta tokoh masyarakat, pemulihan lingkungan agar menjadi ruang yang aman dan sehat, serta pemberdayaan ekonomi supaya warga memiliki penghasilan yang legal dan berkelanjutan.

    Selain itu, BNN juga mengukuhkan para relawan antinarkotika sebagai garda terdepan di Kampung Muara Bahari.

    Relawan yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga unsur PKK ini diharapkan mampu menjaga wilayahnya dari kembalinya pengaruh gelap narkotika.

    Baca Juga :  TK Negeri Semper Penuh Canda Tawa, Puluhan Ayah Turun Rayakan Hari Ayah Nasional

    Sebanyak 25 relawan antinarkotika resmi dikukuhkan dalam kegiatan tersebut. Tak hanya itu, BNN turut menyalurkan bantuan sosial berupa pelatihan keterampilan hidup, dukungan penguatan ekonomi warga, serta buku edukasi terkait rehabilitasi narkoba.

    Di sisi lain, BNN juga membuka layanan kesehatan dan konseling gratis bagi masyarakat.

    Langkah ini menegaskan bahwa negara tidak hanya hadir untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga untuk merangkul, memulihkan, dan menyembuhkan luka sosial akibat narkotika.

    Suyudi berharap, pencanangan Kampung Harapan Bersinar di Muara Bahari dapat menjadi contoh nasional.

    Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan bersatu melawan peredaran narkoba.

    “Dengan kebersamaan dan kolaborasi antara aparat serta masyarakat, kita bisa memenangkan perang melawan narkotika,” tegas Suyudi.

  • Kampung Muara Bahari Jadi Kampung Harapan Bersinar, BNN Hadirkan Pemulihan Terpadu

    Kampung Muara Bahari Jadi Kampung Harapan Bersinar, BNN Hadirkan Pemulihan Terpadu

    Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto saat mencanangkan Program Kampung Harapan Bersinar di Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara, sebagai upaya pemulihan dan pemberantasan narkoba. (Posnews/Ist)

    Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto saat mencanangkan Program Kampung Harapan Bersinar di Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara, sebagai upaya pemulihan dan pemberantasan narkoba. (Posnews/Ist)

     Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi mencanangkan Program Pemulihan Kampung Harapan Bersinar di Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara.

    Langkah ini menegaskan komitmen BNN memerangi narkotika secara menyeluruh, bukan hanya lewat penegakan hukum, tetapi juga melalui pemulihan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

    Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto menegaskan, persoalan narkotika tidak bisa dipandang semata sebagai kejahatan hukum.

    Sebaliknya, narkoba berkelindan dengan berbagai persoalan mendasar, mulai dari ketahanan keluarga, kesenjangan sosial, kondisi lingkungan, hingga terbatasnya akses pendidikan.

    Karena itu, Suyudi menyatakan BNN secara khusus mencanangkan program pemulihan Kampung Harapan Bersinar di Muara Bahari. Program ini menjadi simbol hadirnya negara secara nyata di wilayah yang selama ini dikenal rawan narkotika.

    Lebih lanjut, Suyudi menekankan BNN kini tampil dengan pendekatan baru. Melalui program ini, BNN berupaya mengubah kawasan yang sebelumnya rentan menjadi lingkungan yang berdaya, tangguh, dan bersinar, yakni bersih dari narkoba.

    Pendekatan Komprehensif dan Berkelanjutan

    Menurutnya, program pemulihan ini bukan kegiatan biasa atau sekadar formalitas. BNN menjalankan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan melalui empat pilar utama yang saling terintegrasi.

    Empat pilar tersebut meliputi pemulihan individu melalui rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, pemulihan sosial dengan memperkuat peran keluarga serta tokoh masyarakat, pemulihan lingkungan agar menjadi ruang yang aman dan sehat, serta pemberdayaan ekonomi supaya warga memiliki penghasilan yang legal dan berkelanjutan.

    Selain itu, BNN juga mengukuhkan para relawan antinarkotika sebagai garda terdepan di Kampung Muara Bahari.

    Relawan yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga unsur PKK ini diharapkan mampu menjaga wilayahnya dari kembalinya pengaruh gelap narkotika.

    Baca Juga :  TK Negeri Semper Penuh Canda Tawa, Puluhan Ayah Turun Rayakan Hari Ayah Nasional

    Sebanyak 25 relawan antinarkotika resmi dikukuhkan dalam kegiatan tersebut. Tak hanya itu, BNN turut menyalurkan bantuan sosial berupa pelatihan keterampilan hidup, dukungan penguatan ekonomi warga, serta buku edukasi terkait rehabilitasi narkoba.

    Di sisi lain, BNN juga membuka layanan kesehatan dan konseling gratis bagi masyarakat.

    Langkah ini menegaskan bahwa negara tidak hanya hadir untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga untuk merangkul, memulihkan, dan menyembuhkan luka sosial akibat narkotika.

    Suyudi berharap, pencanangan Kampung Harapan Bersinar di Muara Bahari dapat menjadi contoh nasional.

    Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan bersatu melawan peredaran narkoba.

    “Dengan kebersamaan dan kolaborasi antara aparat serta masyarakat, kita bisa memenangkan perang melawan narkotika,” tegas Suyudi.

  • Terima Penghargaan Arkana Wiwarta PrajanugrahaPolri Tegaskan Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Publik

    Terima Penghargaan Arkana Wiwarta PrajanugrahaPolri Tegaskan Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Publik

     

    Jakarta — Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diraih Polri menegaskan komitmen institusi tersebut dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

    Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha diserahkan dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik & Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 yang digelar pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 13.30–16.30 WIB di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta.

    Dalam acara tersebut, Polri hadir melalui delegasi yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, serta jajaran Divhumas Polri dan pengelola layanan informasi. Kehadiran unsur pimpinan dan pengampu fungsi kehumasan serta PPID ini menjadi indikator kuat bahwa keterbukaan informasi publik dijalankan Polri tidak sekadar sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel.

    Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa Polri dinilai tidak hanya patuh terhadap regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

    “Polri menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel,” kata Dr. Donny.

    Capaian ini sekaligus menegaskan peran keterbukaan informasi sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

  • Penghargaan KIP 2025 Tegaskan Komitmen Polri terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Publik

    Penghargaan KIP 2025 Tegaskan Komitmen Polri terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Publik

     

    Jakarta — Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diraih Polri menegaskan komitmen institusi tersebut dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

    Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha diserahkan dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik & Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 yang digelar pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 13.30–16.30 WIB di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta.

    Dalam acara tersebut, Polri hadir melalui delegasi yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, serta jajaran Divhumas Polri dan pengelola layanan informasi. Kehadiran unsur pimpinan dan pengampu fungsi kehumasan serta PPID ini menjadi indikator kuat bahwa keterbukaan informasi publik dijalankan Polri tidak sekadar sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel.

    Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa Polri dinilai tidak hanya patuh terhadap regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

    “Polri menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel,” kata Dr. Donny.

    Capaian ini sekaligus menegaskan peran keterbukaan informasi sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

  • Polda Metro: UKW Bagian Penting Perkuat Sinergi Polri dan Jurnalis

    Polda Metro: UKW Bagian Penting Perkuat Sinergi Polri dan Jurnalis

    Jakarta — Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 2025 yang diselenggarakan Polda Metro Jaya bersama Forum Wartawan Polri (FWP) dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan PWI Jaya resmi ditutup pada Selasa (16/12/2025) di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

    UKW yang berlangsung selama dua hari, 15–16 Desember 2025, diikuti oleh 86 wartawan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan etika jurnalistik.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan UKW menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers di tengah tantangan arus informasi yang semakin cepat dan kompleks.

    “Pers yang profesional, kompeten, dan berintegritas merupakan mitra strategis Polri dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, serta berperan aktif menangkal hoaks dan disinformasi,” ujar Budi Hermanto. Ia menegaskan Polda Metro Jaya terbuka terhadap kritik yang objektif dan konstruktif sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.

    Kabidhumas juga mengapresiasi peran PWI Pusat, Dewan Pers, PWI Jaya, Forum Wartawan Polri, dewan penguji, serta seluruh panitia yang telah menyukseskan UKW 2025. Ia berharap kompetensi yang diperoleh peserta tidak berhenti pada sertifikat, tetapi diterapkan dalam karya jurnalistik yang mencerahkan dan membangun kepercayaan publik.

    Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi dukungan Polda Metro Jaya dalam penyelenggaraan UKW 2025. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan etika wartawan di tengah dinamika pemberitaan yang semakin kompleks.

    “Uji kompetensi ini menjadi bagian penting bagi wartawan untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat marwah dan martabat pers Indonesia,” kata Munir. Ia berharap kolaborasi antara insan pers dan Polri dapat terus terjalin demi menciptakan ruang informasi yang sehat serta mendukung Jakarta yang aman, tertib, dan kondusif.

  • Kabid Humas PMJ: Pers Profesional Mitra Strategis Polri Tangkal Hoaks

    Kabid Humas PMJ: Pers Profesional Mitra Strategis Polri Tangkal Hoaks

    Jakarta — Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 2025 yang diselenggarakan Polda Metro Jaya bersama Forum Wartawan Polri (FWP) dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan PWI Jaya resmi ditutup pada Selasa (16/12/2025) di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

    UKW yang berlangsung selama dua hari, 15–16 Desember 2025, diikuti oleh 86 wartawan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan etika jurnalistik.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan UKW menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers di tengah tantangan arus informasi yang semakin cepat dan kompleks.

    “Pers yang profesional, kompeten, dan berintegritas merupakan mitra strategis Polri dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, serta berperan aktif menangkal hoaks dan disinformasi,” ujar Budi Hermanto. Ia menegaskan Polda Metro Jaya terbuka terhadap kritik yang objektif dan konstruktif sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.

    Kabidhumas juga mengapresiasi peran PWI Pusat, Dewan Pers, PWI Jaya, Forum Wartawan Polri, dewan penguji, serta seluruh panitia yang telah menyukseskan UKW 2025. Ia berharap kompetensi yang diperoleh peserta tidak berhenti pada sertifikat, tetapi diterapkan dalam karya jurnalistik yang mencerahkan dan membangun kepercayaan publik.

    Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi dukungan Polda Metro Jaya dalam penyelenggaraan UKW 2025. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan etika wartawan di tengah dinamika pemberitaan yang semakin kompleks.

    “Uji kompetensi ini menjadi bagian penting bagi wartawan untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat marwah dan martabat pers Indonesia,” kata Munir. Ia berharap kolaborasi antara insan pers dan Polri dapat terus terjalin demi menciptakan ruang informasi yang sehat serta mendukung Jakarta yang aman, tertib, dan kondusif.

  • UKW 2025 Polda Metro Jaya Resmi Ditutup, Kabid Humas PMJ: Pers Profesional Mitra Strategis Polri Tangkal Hoaks

    UKW 2025 Polda Metro Jaya Resmi Ditutup, Kabid Humas PMJ: Pers Profesional Mitra Strategis Polri Tangkal Hoaks

    Jakarta — Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 2025 yang diselenggarakan Polda Metro Jaya bersama Forum Wartawan Polri (FWP) dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan PWI Jaya resmi ditutup pada Selasa (16/12/2025) di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

    UKW yang berlangsung selama dua hari, 15–16 Desember 2025, diikuti oleh 86 wartawan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan etika jurnalistik.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan UKW menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers di tengah tantangan arus informasi yang semakin cepat dan kompleks.

    “Pers yang profesional, kompeten, dan berintegritas merupakan mitra strategis Polri dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, serta berperan aktif menangkal hoaks dan disinformasi,” ujar Budi Hermanto. Ia menegaskan Polda Metro Jaya terbuka terhadap kritik yang objektif dan konstruktif sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.

    Kabidhumas juga mengapresiasi peran PWI Pusat, Dewan Pers, PWI Jaya, Forum Wartawan Polri, dewan penguji, serta seluruh panitia yang telah menyukseskan UKW 2025. Ia berharap kompetensi yang diperoleh peserta tidak berhenti pada sertifikat, tetapi diterapkan dalam karya jurnalistik yang mencerahkan dan membangun kepercayaan publik.

    Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi dukungan Polda Metro Jaya dalam penyelenggaraan UKW 2025. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan etika wartawan di tengah dinamika pemberitaan yang semakin kompleks.

    “Uji kompetensi ini menjadi bagian penting bagi wartawan untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat marwah dan martabat pers Indonesia,” kata Munir. Ia berharap kolaborasi antara insan pers dan Polri dapat terus terjalin demi menciptakan ruang informasi yang sehat serta mendukung Jakarta yang aman, tertib, dan kondusif.

  •  Sukses Hebat, Polri Sabet Arkaya Wiwarta Prajanugraha dalam Monev KIP 2025

     Sukses Hebat, Polri Sabet Arkaya Wiwarta Prajanugraha dalam Monev KIP 2025

    Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen kuat Polri dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang prima kepada masyarakat.

    Dalam penilaian Monev KIP 2025, Polri memperoleh predikat Informatif dengan nilai 98,90, yang merupakan nilai hampir sempurna dan tertinggi pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Capaian tersebut menempatkan Polri sebagai peringkat pertama, mengungguli berbagai lembaga negara lainnya.

    Atas capaian tersebut, Polri berhak menerima Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada badan publik terbaik secara nasional. Penghargaan ini diberikan setelah Polri dinilai unggul dalam berbagai aspek, mulai dari pengumuman dan penyediaan informasi publik, ketersediaan dokumen, sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa, hingga pengembangan kelembagaan dan website.

    Selain itu, Polri juga dinilai terbaik dalam aspek komitmen pimpinan, visi dan misi, kesesuaian dokumen, inovasi, serta kelembagaan, sehingga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut memperoleh predikat pimpinan badan publik terbaik bersama enam kementerian dan lembaga lainnya.

    Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri mencerminkan implementasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

    “Nilai 98,90 dengan predikat Informatif menunjukkan bahwa Polri telah melaksanakan keterbukaan informasi publik secara sangat baik. Tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan informasi yang berkualitas, mudah diakses, serta didukung komitmen kuat dari pimpinan,” ujar Dr. Donny Yoesgiantoro.

    Ia menambahkan, penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha merupakan bentuk apresiasi tertinggi Komisi Informasi kepada badan publik yang berhasil menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola organisasi.

    “Kami berharap capaian Polri ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi badan publik lainnya untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

    Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha dalam Anugerah KIP 2025 ini menjadi tonggak penting bagi Polri, sekaligus menegaskan posisinya sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

  • Polri Raih Predikat Informatif Tertinggi Monev KIP 2025, Ketua KIP: Bukti Komitmen Transparansi

    Polri Raih Predikat Informatif Tertinggi Monev KIP 2025, Ketua KIP: Bukti Komitmen Transparansi

    Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen kuat Polri dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang prima kepada masyarakat.

    Dalam penilaian Monev KIP 2025, Polri memperoleh predikat Informatif dengan nilai 98,90, yang merupakan nilai hampir sempurna dan tertinggi pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Capaian tersebut menempatkan Polri sebagai peringkat pertama, mengungguli berbagai lembaga negara lainnya.

    Atas capaian tersebut, Polri berhak menerima Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada badan publik terbaik secara nasional. Penghargaan ini diberikan setelah Polri dinilai unggul dalam berbagai aspek, mulai dari pengumuman dan penyediaan informasi publik, ketersediaan dokumen, sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa, hingga pengembangan kelembagaan dan website.

    Selain itu, Polri juga dinilai terbaik dalam aspek komitmen pimpinan, visi dan misi, kesesuaian dokumen, inovasi, serta kelembagaan, sehingga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut memperoleh predikat pimpinan badan publik terbaik bersama enam kementerian dan lembaga lainnya.

    Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri mencerminkan implementasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

    “Nilai 98,90 dengan predikat Informatif menunjukkan bahwa Polri telah melaksanakan keterbukaan informasi publik secara sangat baik. Tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan informasi yang berkualitas, mudah diakses, serta didukung komitmen kuat dari pimpinan,” ujar Dr. Donny Yoesgiantoro.

    Ia menambahkan, penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha merupakan bentuk apresiasi tertinggi Komisi Informasi kepada badan publik yang berhasil menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola organisasi.

    “Kami berharap capaian Polri ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi badan publik lainnya untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

    Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha dalam Anugerah KIP 2025 ini menjadi tonggak penting bagi Polri, sekaligus menegaskan posisinya sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.